Jasindopt.com – Buka showroom mobil menjadi salah satu peluang bisnis yang menarik. Kalau punya dana besar, kamu bisa mendekati APM (Agen Pemegang Merek) untuk bekerja sama. Namun, kalau modalnya pas-pasan, maka bisa menjajal bisnis jual beli mobil bekas.

Harus diakui, buka showroom mobil baru jelas urusannya sama APM. Selain itu nilai investasinya juga raksasa. Rinciannya butuh duit besar untuk biaya lahan, konstruksi bangunan, stok mobil, dan operasional. Total investasi yang diperlukan tembus Rp 50 miliar.

KBLI untuk usaha showroom mobil

Perdagangan Besar Mobil Baru 45101
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.

Merupakan Bidang Usaha Perdagangan Besar, sehingga tidak dapat dijalankan secara bersamaan dengan Bidang Usaha Perdagangan Eceran, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:

Kegiatan usaha perdagangan besar, dengan ketentuan:
Total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI.

Beda bila buka showroom mobil bekas.Tak perlu keluar investasi yang banyak. Paling utama adalah skill dan pengetahuan seputar mobil, bagaimana menaksir harga plus sehat atau tidaknya kendaraan.

Konon, margin jual mobil bekas itu mulai dari Rp5 juta sampai Rp20 juta. Tergantung dari jenis mobil, merek, dan tahun produksi. Bayangkan kalau sebulan bisa jual lima unit saja, tentu menguntungkan. Tertarik membuka showroom mobil? Perhatikan dulu hal-hal penting berikut ini.

1.Tentukan Ruang Pamer Strategis

Sebisa mungkin sudah punya ancar-ancar di mana mobil itu mau dipajang. Sebaiknya pilih lokasi yang strategis. Bisa dekat perumahan, keramaian, pusat bisnis, dan lain-lain.

Kalau mau irit, langkah awal bisa sewa dulu. Usahakan showroom itu berkelas, nyaman, dan cantik. Tujuannya agar mudah menarik perhatian. Jauhi kesan lusuh dan apa adanya biar enggak muncul impresi showroom abal-abal.

2. Berburu Mobil Berkualitas

Memang tidak gampang dapat mobil berkualitas. Tapi hukumnya wajib. Upayakan dapat mobil dari tangan pertama. Selain lebih miring harganya, nilai mobil dari tangan pertama lebih tinggi. Itu sudah jadi hukum pasarnya.

Yang perlu diperhatikan lagi, carilah mobil yang dicari banyak orang. Misalnya saja jenis multi purpose vehicle (MPV). Meski begitu tak tertutup kemungkinan berburu mobil yang jadi incaran kaum penghobi seperti model jip atau jenis sedan tertentu.

3. Bangun Networking yang Luas

Pahami sejak awal, bisnis jual beli mobil itu bagian dari sebuah ekosistem yang besar. Jadi jangan lupa bangun jaringan yang luas ke toko spare part, bengkel, leasing, asuransi, sampai komunitas otomotif.  

Kemudian jalin juga kerjasama dengan leasing dan asuransi. Biasanya mereka juga berkepentingan dengan showroom mobil.

4. Promosi Rutin

Dulu promosi mesti keluar duit lewat pasang iklan. Sekarang bisa ditekan biayanya karena bisa pasang iklan gratis secara online.

Tinggal pikirkan bagaimana membuat iklan yang kreatif, rasional, dan menarik minat orang. Yang tak kalah penting, jujur dengan kondisi mobil

Lalu manfaatkan pula sosial media. Ingat ya, orang Indonesia itu paling gemar sosmed-an. Rutinlah meng-upload info-info seputar mobil bekas yang sedang dijual.

5. Pahami Tren Pasar

Ini terkait seputar permintaan dan penawaran. So, kenali tren pasar lagi condong dengan model mobil apa. Seperti lagi naik daun mobil LCGC, hatchback, atau seven seater.

Sebagai langkah awal, lebih baik main aman dengan mobil-mobil bekas yang diincar di pasar mobil bekas. Meski marginnya tipis, setidaknya mobil jenis itu tak bakal lama-lama parkir di showroom.

6. Sabar Balik Modal

Namanya saja lagi merintis, wajib sabar dong. Sabar, telaten, dan kerja keras tetap jadi kunci agar bisnis lancar jaya. Tapi tetap berikan target kapan balik modal bisa tercapai. Tujuannya agar terlihat bisnis yang digeluti memang ada progress.

Secara teori, modal bisa balik bila sanggup menjual sekian mobil dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya ketika modal sudah balik, tinggal pikirkan apa mau berencana bikin cabang atau memperbesar showroom yang sudah ada.

Adapun kalau kamu jadi showroom mobil bekas, maka keuntungan penjualan mobil bekas ada pada kisaran 3 persen sampai 5 persen per unit. Misalnya, kamu memburu mobil bekas seharga Rp100 juta, kamu harus bisa menjualnya dengan harga sekitar Rp105 juta.

Sudah kebayang kan apa saja yang perlu disiapkan sebelum mulai berbisnis showroom mobil bekas? Ketika sudah punya gambaran, berikutnya action. Segeralah mulai dan jangan terlalu lama menunda.

Langkah – Langkah Mendirikan Usaha Showroom Mobil Bekas

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”) menyatakan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

1. Memilih Kode KBLI 2020

Perdagangan mobil bekas jika kita melihat pada Lampiran Kategori G Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017”), terdapat dua kode KBLI yang berkaitan, yaitu:

• Kode KBLI 45102, Perdagangan Besar Mobil Bekas; Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
• Kode KBLI 45104, Perdagangan Eceran Mobil Bekas; Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.

Untuk menjalankan kegiatan perdagangan mobil bekas, maka pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri Perdagangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag 36/2007”)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag 46/2009”)

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag 39/2011”)

terakhir diubah ketiga kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag 07/2017”)

Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Kewajiban memiliki SIUP bagi setiap perusahaan perdagangan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag 46/2009.

Klasifikasi jenis SIUP berdasarkan Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 3 Permendag 46/2009 adalah sebagai berikut:

1. SIUP Kecil; wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. SIUP Menengah; wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. SIUP Besar; wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag 46/2009, terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria:

• Usaha perseorangan atau persekutuan
• Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat
• Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Namun ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendag 46/2009 menyatakan bahwa perusahaan perdagangan mikro tetap dapat memperoleh SIUP mikro apabila dikehendaki oleh perusahaan tersebut.

Jenis SIUP yang Anda butuhkan berdasarkan uraian di atas dapat disesuaikan dengan jumlah modal patungan yang anda himpun.

2. Bentuk Usaha

Mengenai bentuk usaha yang tepat, maka dapat dicermati uraian tentang badan usaha yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Badan usaha terdiri dari badan usaha yang bukan badan hukum dan badan usaha yang badan hukum.

Badan usaha yang bukan badan hukum terdiri dari:

• Perusahaan perorangan; Perusahaan ini didirikan dan dijalankan oleh satu orang. Tanggung jawab dan hidup mati perusahaan ada di orang tersebut.
• Persekutuan Perdata; Dijelaskan dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) bahwa persekutuan perdata (maatschap) adalah perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
• Firma; Merupakan suatu persekutuan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Masing-masing sekutu memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang sama menurut Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”). Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap firma.
• Persekutuan Komanditer (CV) Merupakan persekutuan yang didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang sekutu yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi modal. Dengan kata lain, CV merupakan firma yang memiliki sekutu komanditer yang mana pertanggungjawabannya terbatas pada uang atau modal yang dimasukkan ke perusahaan.

Sedangkan badan usaha yang badan hukum terdiri dari:

• Koperasi; Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU Koperasi”) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.
• Perseroan Terbatas (“PT”); Berdasakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.
• Yayasan; Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (“UU 28/2004”)menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Dari uraian bentuk badan usaha di atas Anda dapat memilih salah satu di antaranya, sebagai contoh anda tertarik menjadikan CV atau PT sebagai pilihan. Secara garis besar masing-masing badan usaha tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan dari CV adalah terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas antara sekutu komplementer selaku pengurus perusahaan dan sekutu komanditer selaku penyetor modal.

Sekutu komplementer bertugas mengurus perusahaan dan melakukan perjanjian atau hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu komanditer tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang disetor ke dalam perusahaan saja dan tidak terlibat dalam kepengurusan sehari-hari pada perusahaan.

Kekurangan dari CV adalah apabila terjadi kerugian pada perusahaaan maka pertanggungjawabannya sampai ke harta pribadi sekutu komplementer.

Sedangkan kelebihan PT adalah:
Dapat didirikan oleh orang atau badan hukum; Dengan statusnya sebagai badan hukum maka ada pemisahan antara harta pribadi pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan harta perusahaan;
Pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada modal yang disetor ke perusahaan;

Kepemilikan perusahaan mudah dipindahkan melalui jual beli saham;
Dianggap lebih kredibel oleh pihak ketiga, misalnya ketika perusahaan ingin mengajukan kredit kepada bank, ataupun ketika perusahaan ingin mengikuti tender.

Kekurangan PT adalah selain pengenaan pajak kepada perusahaan dan pemegang saham, ada ketentuan permodalan yang harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 32 UUPT, modal dasar untuk mendirikan PT adalah Rp 50 juta dimana 25%-nya harus ditempatkan dan disetor penuh.

Tapi, modal dasar PT yang awalnya ditetapkan sebesar Rp 50 juta ini kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”).

PP 29/2016 mengatur bahwa modal dasar PT harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. Besaran modal dasar PT ini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT. Dengan kata lain, tidak ditetapkan lagi modal dasar minimum sebuah PT.

Bagi pengusaha pemula yang ingin mendirikan perusahaan berbentuk PT, ketentuan modal ini dapat menjadi hambatan.

Meski pemerintah telah mengeluarkan PP 29/2016 yang mengatur ketentuan modal minimum untuk pendirian PT, berdasarkan pengalaman jasindopt.com dalam praktiknya aturan ini menemui hambatan karena ketentuan modal untuk PT dikaitkan dengan ketentuan SIUP sebagaimana disebutkan di atas.

Misalnya, ada PTSP yang menolak memproses pengajuan SIUP mikro karena diajukan oleh perusahaan berbentuk PT. Menurut mereka, untuk PT minimal SIUP-nya adalah kategori kecil.

Untuk perbedaan antara PT dan CV anda dapat membacanya lebih lanjut di sini.

3. Proses Pengajuan Izin Usaha Melalui Online Single Submission (“OSS”)

Terkait izin usaha perdagangan mobil bekas, sekarang Anda dapat mengajukan perizinan terebut melalui sistem OSS. Baik perusahaan perorangan maupun perusahaan berbadan hukum, perusahaan penanaman modal dalam negeri dan perusahaan penanaman modal asing, pengajuan izin usahanya dilakukan melalui OSS.

Proses di OSS dimulai dengan tahap pendaftaran. Tahapan pendaftaran ini dilaksanakan agar pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang dapat berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”), Angka Pengenal Importir (“API”), hak akses kepabeanan.

Untuk pelaku usaha non-perseorangan, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP No.24/2018”) adalah dengan mengisi data paling sedikit sebagai berikut:

• Nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
• Bidang usaha;
• Jenis penanaman modal;
• Negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
• Lokasi penanaman modal;
• Besaran rencana penanaman modal;
• Rencana penggunaan tenaga kerja;
• Nomor kontak badan usaha;
• Rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
• NPWP pelaku usaha non-perseorangan;
• NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

Setelah NIB diterbitkan anda dapat mengurus perizinan usaha yang diinginkan. Agar izin usaha yang diajukan dapat berlaku efektif, maka pelaku usaha harus memenuhi komitmen prasarana seperti izin lokasi dan izin lingkungan.

Untuk izin lokasi, pastikan tempat usaha anda sudah sesuai dengan zonasi peruntukkannya. Sedangkan untuk izin lingkungan, karena dampak ditimbulkan tidak signifikan maka kemungkinan besar hanya membutuhkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”).

Proses Pengajuan Izin Usaha Melalui OSS, adapun izin yang didapatkan dari Sistem OSS adalah SIUP yang berasal dari Kementerian Perdagangan. Untuk izin usaha SIUP, akan berlaku pula sebagai izin komersial atau operasional, sehingga Anda tidak perlu memenuhi komitmen izin komersial atau operasional untuk melakukan kegiatan usaha secara penuh. Oleh karena itu, setelah mendapatkan SIUP dari sistem OSS, Anda sudah dapat melakukan perdagangan mobil bekas.