Apa Itu KBLI? KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia: Pengklasifikasian Kegiatan Ekonomi Indonesia

Apa Itu KBLI?

Jasindopt.com – KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis, untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia.

Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia.

Perusahaan yang ingin mendaftarkan bidang usahanya di Akta ataupun di NIB harus memasukkan kode yang sesuai dengan klasifikasi di KBLI.

KBLI disusun BPS (Badan Pusat Statistik) dengan merujuk pada International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC), ASEAN Common Industrial Classification (ACIC), dan East Asia Manufacturing Statistics (EAMS)*.

KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis.

Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis, untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia.

Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.

KBLI 5-digit adalah pengelompokan usaha menurut jenis aktivitas ekonomi berdasarkan kesamaan aktivitas ekonomi, dengan mempertimbangkan input, proses dan teknologi produksi, karakteristik output yang dihasilkan, dan penggunaan output.

Apa Fungsi KBLI?

KBLI berfungsi untuk menyeragamkan aktivitas ataupun kegiatan usaha di Indonesia menjadi sebuah klasifikasi yang bisa digolongkan.

Standarisasi atau penyeragaman ini menjadi acuan untuk pendaftaran legalitas seperti di Akta Perusahaan ataupun NIB (Nomor Induk Berusaha).

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, pemerintah memberlakukan pendekatan perizinan dengan basis risiko (risk based), yang penyelenggaraan teknis nya diatur lebih lanjut dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana skala tingkat risiko dalam kegiatan usaha dibagi menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah rendah, kegiatan usaha berisiko menengah tinggi, atau kegiatan usaha berisiko tinggi.

Untuk melaksanakan hal ini, konsep perizinan usaha sekarang dilaksanakan melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) dengan memilih kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

KBLI ini juga menjadi hal penting terkait legalitas, karena kode KBLI dari usaha kita digunakan sebagai dasar penentu jenis usaha yang terdaftar di pemerintah, berikut dengan klasifikasi tingkat risikonya, yang juga akan menentukan izin-izin lain terkait pelaksanaan usaha sesuai klasifikasi masing-masing.

Mengutip dari laman KOMPAS Belajar dari Kasus ini

Holywings dicabut izinnya karena masalah dokumen perizinan yang tidak sesuai dengan praktik usaha yang dilakukan. Holywings hanya mengantongi Surat Keterangan Pengecer (SKP) atau KBLI 47221 untuk pengecer minuman beralkohol dibawa pulang bukan untuk minum di tempat.

Sebagai contoh, berita penutupan beberapa outlet Holywings yang akhir-akhir ini ramai ternyata dikarenakan pemilihan KBLI yang tidak tepat dalam penyelenggaraan usahanya. Sebagian outlet Holywings yang ditutup tidak memiliki sertifikat KBLI, sedangkan sebagian lagi (tujuh outlet) memiliki sertifikat usaha dengan kode KBLI 47221. Sepintas KBLI 47221 memang merupakan izin usaha untuk perdagangan eceran minuman beralkohol.

Lalu kenapa ketujuh outlet tersebut tetap ditutup?

Meski KBLI 47221 adalah perdagangan eceran minuman beralkohol, namun dalam penjelasan ruang lingkup KBLI tersebut yang dijelaskan di website resmi OSS (https://Oss.go.id) ruang lingkup KBLI ini adalah perdagangan minuman eceran khusus minuman beralkohol di bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, dan salah satu kewajiban perizinannya adalah melarang konsumen meminum di lokasi penjualan . 

Sedangkan, outlet Holywings yang menyediakan minuman dan tempat untuk menikmatinya, seharusnya mendaftarkan usahanya dengan nomor KBLI 56301 yang mengatur mengenai Bar; atau usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya, dengan kewajiban perizinan lebih lanjut yaitu Sertifikat Standar Usaha dan Sertifikat Laik Sehat.

Dari contoh kasus ini, dapat ditarik kesimpulan pentingnya menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang spesifik dan tepat dengan kegiatan usaha yang kita dirikan.

Jika pelaku usaha tidak memilih kode KBLI yang tepat saat mengajukan permohonan, dampaknya permohonan NIB dapat ditolak dan izin usaha dan izin operasional untuk badan usaha yang akan didirikan juga tidak dapat diajukan.

Selain itu, usaha yang sudah berjalan namun kegiatan usahanya tidak sesuai atau melenceng dari kode KBLI yang dicantumkan, dapat mendapat sanksi dari pemerintah, seperti kasus Holywings diatas.

Jasa Pengurusan Izin Usaha

JasindoPT.com adalah SOLUSI Layanan Satu Pintu Untuk Semua Pengurusan Perizinan & Legalitas Usaha Anda.

Kami melayani pengurusan perizinan usaha satu pintu yaitu:

  • Legalitas Badan Usaha: PT, CV, PMA, FIRMA, YAYASAN, KOPERASI.
  • Perizinan Berusaha: OSS RBA, NIB, Izin Operasional, Izin Komersil, IMB, PBG-SIMBG, SLF.
  • TAX: Tax Amnesti, PKP, NPWP, SPT, E-FIN, Faktur.
  • Accounting : Laporan Keuangan Perusahaan

Jasindopt.com telah membantu ribuan pengusaha untuk mendirikan perusahaan dan segala perizinannya.

Klik Jasindopt.com sekarang, solusi Jasa Pendirian PT, CV dan segala perizinan hukum perusahaan Anda.

%d blogger menyukai ini: