Jasa Pengurusan Izin Lingkungan Kota Bekasi

Jasa Pembuatan PT, CV, NIB OSS RBA, PBG SIMBG Kota Bekasi

Jasa Pembuatan NIB, OSS RBA Seluruh Wilayah Indonesia

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Sejak adanya UU Cipta Kerja Alur Penerbitan Izin Lingkungan diubah menjadi Alur Penerbitan Persetujuan Lingkungan. Alur Penerbitan Izin Lingkungan di Indonesia yang sebelumnya mengacu pada ketentuan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan kini menggunakan PP No 21 Tahun 2021.

Karena izin lingkungan identik dengan dokumen lingkungan hidup. Sangat penting untuk membuka PermenLHK RI Nomor 38 Tahun 2019 untuk mengetahui apa saja Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.

Setelah terbitnya UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dan PP No 21 Tahun 2021, alur penerbitan Izin Lingkungan telah diganti. Izin lingkungan diubah dengan sebutan Persetujuan Lingkungan.

Cermati Pasal 1 Angka 35 UU No 32 Tahun 2009 yang semula memberikan definsi tentang Izin Lingkungan telah diubah menjadi Persetujuan Lingkungan (vide Pasal 1 Angka 35 UU Cipta Kerja).

Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah

Pasal 22  Ayat (1) Point 1 Angka 35 UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020

ALUR PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, alur penerbitan Izin Lingkungan dimulai dari penyusunan Amdal atau UKL-UPL kemudian dilakukan pemeriksaan dan penilaian Amdal atau UKL-UPL, lalu permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Pada tahap penyusunan AMDAL, pelaku usaha berperan sebagai pemrakarsa menyusun hasil kajiannya ke dalam dokumen Amdal. Beberapa informasi yang harus dimuat adalah mengenai Kerangka Acuan, Analisa Dampak Lingkunga Hidup dan RKL-RPL.

Setelah Penyusunan dokumen AMDAL telah selesai, maka dokumen tersebut akan diperiksa oleh Komisi Penilai Amdal (KPA). Tim teknis yang dibentuk oleh KPA memeriksa kembali dokumen AMDAL dari Pemrakarsa, bisa saja terjadi beberapa kali perbaikan.

Demikian pula KPA, komisi ini dapat menggelar rapat termasuk rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Selurunnya sekitar 75 hari kerja diberikan waktu untuk melakukan penilaian.

Setelah proses pemeriksaan dan penilaian telah selesai, maka permohonan dan penerbitan izin usaha lingkungan dapat diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Didalam permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan:

  1. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
  2. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  3. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Syarat Pengajuan Izin Lingkungan Sebagai Berikut:

  • Surat Pengantar Permohonan Izin Lingkungan
    • Diketik di atas kop surat perusahaan pemrakarsa.
    • Lengkapi dengan tanda tangan pemrakarsa.
  • Mengisi Formulir UKL-UPL / DPLH
    • Disusun sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
    • Atas nama pemrakarsa sesuai dengan usaha dan/atau kegiatan yang diajukan permohonan izinnya.
  • Melampirkan Profil Perusahaan
    • Profil perusahaan dan/atau kegiatan pemrakarsa
  • Melampirkan Akta Notaris
    • Atas nama perusahaan pemrakarsa

Catatan: Segala Pembiayaan Untuk Proses Izin Lingkungan Menjadi Tanggung Jawab Pihak Pemrakarsa

PERSYARATAN SURAT IZIN LINGKUNGAN

PEMOHON:

  1. PERORANGAN:
  2. Surat Permohonan dan surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya (materai 6000);
  3. Foto Copy KTP Pemilik;
  4. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah / cabang wajib memiliki NPWP cabang
    yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);
  5. Foto Copy Rekomendasi UKL-UPL dan Dokumen UKL-UPL / Foto Copy Surat Keputusan Kelayakan
    Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Dokumen Amdal;
  6. Bentuk rencana Usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan

BERBADAN HUKUM :

  1. Permohonan dan surat pernyatan berkas sesuai dengan aslinya (materai 6000);
  2. Foto Copy KTP Direktur;
  3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah / cabang wajib memiliki NPWP cabang
    yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);
  4. Foto Copy rekomendasi UKL-UPL dan dokumen UKL-UPL / Foto Copy Surat Keputusan Kelayakan
    Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Dokumen Amdal;
  5. Deskripsi rencana Usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan;
  6. Akte Pendirian perusahaan untuk Badan Usaha izin PMA/PMDN; (Jika berbentuk PT dilampirkan SK
    Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV SK Pengesahan dari Pengadilan Negeri Bekasi.
%d blogger menyukai ini: