4. Tanda Tangan Akta Pendirian

Sobat Entrepreneur Proses pendirian PT harus dibuat oleh Notaris yang akan membuat Akta Pendirian dan kemudian melakukan pengurusan di Dirjen Administrasi Hukum Umum di Kemenkumham.

Dalam proses pendirian PT, semua pemegang saham wajib menandatangani akta Pendirian PT.

Dan juga perlu memberikan cap jempol tangan sebelah kanan pada formulir yang disiapkan oleh Notaris.

5. Proses Notaris

Setelah para pemegang saham menandatangani minuta Akta Pendirian PT, berikutnya Notaris akan membuat dokumen (1) Salinan Akta Pendirian PT dan (2) mengurus SK Pengesahan Pendirian PT di Kemenkumham.

Setelah selesai proses Notaris, maka Notaris akan memberikan dokumen salinan Akta Pendirian PT dan SK Menteri kepada para pendiri PT.

Proses ini cepat, jasindopt.com memberikan waktu 2 (dua) hari dalam proses Notaris ini.

6. SK Menteri

Sobat Entrepreneur perlu anda ketahui SK Menteri adalah bukti bahwa PT kamu telah eksis dan lahir. Dalam bahasa hukumnya adalah PT kamu telah menjadi subyek hukum baru yang memiliki hak dan kewajiban.

Apa saja kewajiban tersebut? Diantaranya adalah lapor pajak, lapor jaminan sosial, mengurus izin usaha serta kewajiban-kewajiban lainnya.

SK Menteri pendirian PT disebut SK Pengesahan (Surat Keputusan Pengesahan) lahirnya badan hukum.

7. Pengurusan Izin Usaha OSS RBA

Sobat Entrepreneur – Kewajiban subyek hukum PT diantaranya adalah lapor pajak dan mengurus izin usaha.

Jasindopt.com akan memenuhi kewajiban lapor pajak tersebut dengan mengurus NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Pajak.

Dan juga jasindopt.com akan memenuhi kewajiban pemenuhan perizinan usaha tersebut dengan mengurus izin usaha NIB dan Sertifikat Standar *) cek verifikasi di platform OSS.

Dengan demikian kami telah mengurus legalitas pendirian PT kamu secara lengkap.

8. Berita Negara Republik Indonesia

Sobat Entrepreneur harus mengetahui pentingnya BNRI. Jasindopt.com selalu memberikan BNRI (Berita Negara Republik Indonesia) kepada setiap klien kami, sebagai bukti bahwa PT kamu terdaftar di Negara.

Jadi, pengumuman dalam Tambahan BNRI itu merupakan tindak lanjut dari Menkumham dalam rangkaian proses pendaftaran dan pendirian PT sebagai badan hukum.

Tahukah kamu bahwa salah satu tahapan penting dalam pendirian PT menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) adalah diumumkannya akta pendirian PT beserta bukti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengenai pengesahan badan hukum PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)?

PT diumumkan dalam Tambahan BNRI oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham. Namun kini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah mengubah ketentuan mengenai Keputusan Menkumham sebagai tanda diperolehnya status badan hukum tersebut.

PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran. Meski demikian, UU Cipta Kerja tidak menghapus ketentuan terkait pengumuman PT dalam Tambahan BNRI.

Nantinya, Tambahan BNRI tersebut akan disampaikan kepada Direksi PT melalui notaris sebanyak 25 eksemplar dan Direktur Jenderal AHU sebanyak 5 eksemplar.

Jadi, pengumuman dalam Tambahan BNRI itu merupakan tindak lanjut dari Menkumham dalam rangkaian proses pendaftaran dan pendirian PT sebagai badan hukum.

Laman: 1 2 3 4